Di Manakah Mata Angin Kesenian Kita? - (Bagian 2 - Habis)

Saya hendak mengajukan pertimbangan terhadap tesis yang diajukan Bambang Sugiharto yang mengonversikan sifat bertegangan Ricoeur dan posisi metafor sebagai “kondisi dasar antropologis”. Memang, manusia tak punya akses langsung dalam mendikte relasinya dengan alam, dan bahwa rasionalitas pada dasarnya insufficient.

Namun demikian, mengartikan bahwa metafor adalah “kodrat linguistikalitas manusia”, sebuah poros yang melekat dalam “imaji-imaji ekuivokal” manusia, agaknya berlebihan. Bambang luput karena melupakan bahwa ‘interaksi’ antarmanusia itulah yang memungkinkan realitas kebahasaan itu terjadi, bagaimana bahasa metafor itu kemudian mentransferensikan maujud yang tercerap ‘indra’ – sebagaimana yang diajukan Frege, namun segera digugat Ricoeur – ke dalam istilah yang melenceng dari struktur linguistik.

Kita tidak bisa membayangkan bagaimana dan untuk apa bahasa terbentuk. Kita tidak bisa meyakini secara membabi-buta bahwa bahasa merupakan entitas yang diciptakan demi kepentingan manusia untuk berkomunikasi dan menetapkan model relasinya dengan alam. Inilah sebab mengapa metafor tidak dapat kita pahami sebagai aktivitas individual dalam menerjemahkan imaji-imaji ekuivokal manusia, dan bagaimana ia beroperasi dalam relasi manusia dengan alam yang memang tak pernah seimbang (alasan yang juga sering disampaikan oleh mereka yang menentang antroposentrisme). Dalam konteks ini pula dapat dikatakan bahwa tesis Saussure yang konon terilhami dari pemikiran Durkheim itu tak sepenuhnya keliru. Bahwa kebutuhan akan konsensus dalam interaksi antarmanusia sendirilah yang terus-menerus menstimulasi perkembangan bahasa lewat sifatnya yang metaforistik.

Dengan kata lain, metafor harus dilihat dalam bingkai sosiologis. “Kesalahan kategori” dan kecacatan linguistik yang diasumsikan Ricoeur merupakan suplemen perubahan yang terjadi dalam momen-momen yang di situ makna inferensial terputus, konsensus soal linguistikalitas manusia senantiasa berada dalam chaos. Di sinilah bahasa metafor berhasil membentuk suatu tatanan logika baru mengenai kata dan istilah tertentu sehingga mengakibatkan model interaksi dan struktur sosial masyarakat yang senantiasa ajeg menjadi mungkin untuk dibongkar. Pengetahuan bergerak maju dan, meminjam pandangan Foucault, kekuasaan yang bekerja di dalam ilmu pengetahuan menjadi terdiseminasi.

Sebab, metafor adalah metafor, yang dalam terminologi Davidson hadir sebagai keterberian yang muncul dalam wujud “prima facie”. Sebentuk bahasa yang tak memiliki dimensi temporal ataupun spasial akibat sifatnya yang transversalistik. Mencari makna dari sebuah bahasa metafor berarti keharusan untuk kembali kepada bahasa literal yang sebelumnya telah menjadi konsensus. Davidson memberikan catatan penting: pada kenyataannya memahami bahasa metafor memang harus membandingkannya dengan konsepsi literal bahasa. Jika hal ini tidak dilakukan, setiap persoalan kebahasaan akan berakhir pada kontingensi semantik, komunikasi jadi mustahil, sentimen ketaksepahaman menjamur, dan perbedaan pandangan jadi laku murtad. Dengan ini Davidson tidak berarti ingin memberikan signifikansi pada bahasa literal ataukah metafor, atau mana yang lebih unggul atau rendah dari keduanya. Davidson mengajak kita untuk menyejajarkan keduanya.

Persoalan makna telah membawa persoalan bahasa metafor dan bahasa literal senantiasa berada di dalam kerangka oposisional. (Untuk memahami yang pertama, kita akan selalu melihat yang kedua). Menurut Davidson, kita harus melihat persoalan ini dari sisi “arti” dan “penggunaan” bahasa. “Arti” yang dimaksudkan Davidson merujuk pada standar inferensial dari khazanah bahasa baku yang kita gunakan sehari-hari; sedangkan “penggunaan” menyasar pada standar inferensial itu sendiri, yang tak lain merupakan medan bahasa metafor beroperasi dan menyokong akselerasi referensialitas linguistik manusia. Metafor itu sangat bergantung pada aspek literal – ia akan selalu terpaut pada “makna asli”. Maka, peran penting dari bahasa metafor adalah kemampuannya dalam merestorasi standar inferensial yang senantiasa terobjektivasikan di dalam struktur linguistik kita. Denotasi atau referen objektif sebagai sebuah “fakta linguistik” memang berarti satu hal, namun metafor adalah persoalan yang melampaui hal tersebut – yang dalam kadar tertentu memiliki keluwesan dan keluasan yang tak dapat diduga-duga. Mengutip Davidson, “Sebuah metafora yang memadai harus dimungkinkan agar makna kata-kata utama atau orisinil tetap aktif dalam latar metaforis mereka.” Betulkah Davidson?

Kita ingat salah satu poin Jangka Jayabaya yang kesohor itu: Prahu mlaku ing dhuwur awang-awang (perahu berjalan di angkasa). Tulisan ini ditulis berabad-abad lalu. Sarat metafor. Praktis mencelat dari fakta linguistik di zaman saat tulisan itu dituliskan. Kini hal itu benar-benar terjadi: tak cuma satu, berpuluh-puluh ‘perahu’ melintas di langit rumah kita setiap harinya. Hal ini menyiratkan sifat bahasa yang – meminjam peristilahan Foucault – unthinkable space, dan oleh karenanya aktivitas berbahasa mengalami aphasiacs akibat perannya yang dapat memotong ruang dan memenggal waktu. Apa yang dinyatakan Foucault agaknya mirip dengan yang dikemukakan Davidson , bahwa setiap tilikan terhadap aspek “fungsionalitas” bahasa akan selalu merujuk pada ciri metaforistiknya. Artinya, persoalan inti dari metafor tidak berada pada identitas vulgarnya yang seringkali kita yakini sebagai “ungkapan” atau pengetahuan mengenai realitas, melainkan “sumber” yang memungkinkan pengetahuan itu sendiri.

Kita tidak bisa mengatakan ada karya sastra yang baik dan buruk, seperti seni, ada seni tinggi ada seni rendah. Kita bisa mencibir Tere Liye. Kita tentu bisa memaki-ludahi orang-orang yang menggilai karya Andrea Hirata. Saya sendiri percaya siapa saja yang berani melempar kritik secara bertanggung jawab tentu dapat berargumen panjang lebar mengenai alasannya, ketaksetujuannya.... Tapi mungkin kita sering lupa, para pembaca itu benar-benar bergetar, bergidik, merasa tersentuh oleh satu-dua kalimat yang ada di dalamnya. Mereka tak pura-pura di saat mengakui bahwa karya-karya sejenis benar-benar meneguhkan hati mereka. "Efek psikis", kata Davidson, muncul bukan karena niat para pembaca mencari-cari arti, melainkan dari sifat bahasa yang pada dasarnya punya semacam “daya kejut”.

Metafor bukanlah konten yang memiliki “isi kognitif”, memang. Kehadirannya justru mendorong terciptanya pengetahuan baru atas kenyataan melalui apa yang dimaksudkan Ricoeur dengan realitas yang “dilukiskan”. Itulah sebabnya, metafor, bagi Ricoeur, ialah persoalan bahasa yang berada pada wilayah imaginatio, sedang konsep literalnya bekerja pada wilayah intellectio. Dikatakan imaginatio bila ia “mengusulkan” makna, sesuatu yang diasumsikan “mirip” dengan sesuatu-yang-lain; sedangkan dikatakan intellectio hanya jika ia “memastikan” makna, bahwa sesuatu itu “sama” dengan ini atau itu. Inilah dasar anggapan Ricoeur soal makna metafor, merujuk pada realitas ekstra-linguistik, akan selalu bermuara pada split reference (acuan terbelah), mengakibatkan realitas kebahasaan senantiasa berada dalam tensional truth (kebenaran bertegangan).

Dengan demikian, jika berpikir berarti kesediaan penuh untuk memasuki medan bahasa – atau berpikir sinonim dengan berbahasa – mestilah menciptakan ‘tegangan’ dalam substansi dari konten pikiran itu sendiri. Hal inilah yang mendasari Ricoeur untuk mengatakan, “Kant menulis: sesuatu harus ada sejauh ia dapat terlihat. Kita bilang: sesuatu harus ada sejauh ia dapat dikatakan.” 

Pada akhirnya dapatlah disimpulkan bahwa bahasa metaforis, akibat tegangannya tadi – antara keterbatasan perspektif dan keterbukaan; antara penjelasan dan penggambaran – seharusnya menjadi lebih terbuka terhadap dimensi dan cakrawala makna-makna baru dalam memandang realitas. Ini bukan sebuah permainan bahasa, melainkan keterbukaan pada setiap kemungkinan atas perubahan-perubahan yang terjadi agar ciri praksis sebuah bahasa tak selalu tampak berkejar-kejaran dan tertinggal dengan realitas.

Ketimbang meyakini hanya metode ilmiah yang benar, menurut saya, barangkali yang dapat kita lakukan adalah menerima kenyataan bahwa tak ada kriteria yang betul-betul gamblang untuk memilih suatu metode pemahaman yang mutlak benar. Sebab, memilih satu metode berarti mengucilkan metode lainnya. Barangkali benar apa yang dikatakan Kuhn, bahwa praktik analogi yang tak memadai di dalam ilmu pengetahuan yang beroperasi lewat retorika, sudah dengan sendirinya menciptakan sekat-sekat disipliner – maka seharusnya dianggap tak relevan lagi.

Di akhir-akhir tahun 1950-an sampai awal 1960-an, tatkala struktural-fungsionalisme terbit di Amerika meski tak pernah benar-benar bersinar di Prancis, “teori sosial” mulai jenuh, dan kepercayaan pada saintisme mulai terkikis. “Hiper-diferensiasi teori” sebagai konsekuensi epistemologis yang terjadi di dalam ilmu sosial, meminjam penggambaran Jonathan H. Turner, tampaknya sudah dapat dipastikan terjadi. Satu dekade setelahnya, di Amerika, orang-orang macam Dahrendorf dan Lockwood menggagas teori konflik sebagai kritik atas struktural-fungsionalisme Parsonian. Di Amerika pula, pada tahun-tahun yang sama, pragmatisme Dewey dan Blummer dijadikan basis episteme oleh George Herbert Mead dalam mengembangkan interaksionisme-simbolik di bawah payung behavioralisme. Di Jerman (mungkin juga seluruh Eropa), teori kritis menjadi paradigma unggulan. Sementara itu, evolusionisme dan utilitarianisme konsisten bergulir di Inggris dengan macam-macam label: “pilihan rasional”, “perilaku repertoar”, “sosio-biologi” dan “psikologi evolusioner”. Selama periode ini perubahan dan perdebatan pada aras epistemologi tetap terjadi. Gejala pasca-modernisme tumbuh subur, menerobos batas-batas disipliner. Mengikuti kemudian pasca-strukturalisme, pasca-kolonialisme, cultural studies, dan beriring-iringan varian pemikiran alternatif lainnya. Semua ini turut memengaruhi perkembangan paradigma di dalam ilmu sosial-humaniora. Begitu banyak pendekatan yang melabeli diri sebagai “teori sosial” dan/atau “teori sosiologi”. Dengan agak berlebih-lebihan, masing-masing disiplin meritokrasi beberapa penemuannya demi mendapatkan pengakuan publik. Gambaran tentang “hiper-diferensiasi teori” telah memberikan satu pengertian kepada kita bahwa tidak ada satu perspektif atau teori dengan varian dan model paradigmatik apapun memiliki kesempatan menjadi hegemonik.

Hiper-diferensiasi teori menunjukkan bagaimana ilmu sosial kini berkembang secara selebral, lepas dari segala bentuk esensialisme. Saya memandang, hal ini akan membuat pendekatan-pendekatan yang berkembang di wilayah ilmu sosial-humaniora menjadi lebih radikal. Selain menstimulasi para ilmuwan ilmu sosial untuk mengeksplorasi ranah epistemologi dan filsafat bahasa, dalam suatu model pendekatan inter-disipliner, kondisi ini pula memungkinkan terciptanya sumber-sumber pengetahuan yang sama sekali baharu. Dalam kajian poskolonialisme, misal, orang-orang macam Raewyn Connel dan Farid Alatas sibuk mendokumentasikan pecahan-pecahan pengetahuan “Timur” atau “Selatan” yang selama berabad-abad telah terkubur akibat kolonialisme. 

Bryan S. Turner berpendapat, dengan agak sembarangan menyadur pemikiran Lakatos yang sebelumnya juga meminjam Kant, “teori tanpa data empiris adalah kosong, data empiris tanpa teori adalah buta.” Akan tetapi, jika kita melihat debat epistemologi di Vienna, berkembangnya wacana ilmu pengetahuan ke dalam wilayah subjek dan bahasa, menggeliatnya gerakan-gerakan intelektual semacam culture studies dan feminisme, apa yang disampaikan Bryan S. Turner tak sepenuhnya benar. Dominannya aspek retorika dalam reproduksi wacana ilmu pengetahuan membuat teoretikus dan praktisi ilmu sosial memang harus meninggalkan persyaratan baku bahwa setiap teori perlu diuji secara empirik. Maka, menganggap karya sastra sebagai realitas nomor dua atau non-sains seharusnya memang tak diperhitungkan lagi.

Tentu saja sastra bukan sesuatu yang baru di dalam ilmu sosial. Kita mengenal Hypollite Taine sebagai orang yang kali pertama mengumandangkan bahwa karya-karya sastra adalah “dokumen pelengkap” dalam bingkai sejarah. Ada Georgy Plekhanov dan Maxim Gorkhy perwakilan tradisi Marxis dalam wacana sastra yang menjadikan “realisme sosialis” sebagai visi ideologis dalam upayanya untuk merombak tatanan sosial yang tidak adil. Ada juga Georg Lukacs yang mengambil peran sebagai hakim dalam menimbang mana karya sastra berbobot dan tidak berbobot. Di sinilah peran penting asumsi Ricoeur tentang “acuan terbelah”. Semua ini perlu, untuk mereka yang kepalang kanon atau bukan kanon. Semua ini harus mendapat tempat dalam reproduksi wacana ilmu pengetahuan. Soal bagaimana kita merawat ketidaksepakatan, keluar dari belenggu konservatisme disipliner, barangkali tantangan terbesar dalam setiap diskursus mengenai sejauh mana ilmu sosial dapat mengambil posisi dan meneguhkan visi keilmuannya yang emansipatoris.

Lantas, kita seolah ingin bertanya, bagaimana bentuk ilmu sosial itu? Atau, sekurang-kurangnya, melemparkan kecurigaan atasnya: bagaimana bila setelah kanosisasi tak mungkin lagi, ilmu sosial bukanlah apa-apa jika dibandingkan dengan seni, dengan sastra? Di satu pihak, kita tahu, subjek bersastra mengilhami setiap karyanya bukan semata-mata muncul dari langit, melainkan juga dari apa yang disebut Ricoeur “cermin dunia”. Di lain pihak, diam-diam kita mengamini klaim bahwa segala yang mempelajari masyarakat adalah ilmu sosial. Terkesan dangkal dan agak melecehkan memang, namun tetap terasa mengungkapkan sesuatu yang secara konvensional dan dalam waktu yang lama kita sebut “ilmiah”.

Di ilmu sosial, pertanyaannya barangkali bukan dari mana hendak ke mana mata angin kesenian kita, melainkan dari mana hendak di mana mata angin kesenian kita. Sebab, dalam masyarakat kemanusiaan dipertaruhkan… dalam kata makna dipertaruhkan.

Pertama-tama adalah masyarakat. Kata, kemudian.

 

Robi Mardiansyah, penulis lepas