Islamisme yang Meringkus Kebhinekaan

Gelombang kelompok politik yang menggunakan simbol-simbol keagamaan semakin mengeras dan meruncing. Kekuatan politik ini berusaha mengambil untung dari polarisasi publik, keterbelahan masyarakat, dan jurang sentimen etnis. Letupan-letupan konflik sosial yang berhembus dari kontestasi politik berpotensi menjadi konflik yang meluas di masyarakat kita. Meski konflik dan ujaran kebencian (hate speech) masih berhembus di media sosial, namun efek kebencian terasa berdampak pada interaksi antarpersonal di ruang publik.
Ken
yataan ini menjadikan kita semakin tersungkur pada politik kebencian dan duka nestapa karena pertikaian. Narasi kebhinekaan yang selama ini menjadi perekat persatuan dipecah belah dengan tujuan membuat garis demarkasi antarkelompok warga. Inilah politik kebencian yang mengggunakan agama sebagai pemicunya serta isu etnis sebagai pelontar konflik selanjutnya.
 
Sementara itu, masjid-masjid menjadi arena pertarungan kepentingan dengan khotbah-khotbah dan majlis pengajian yang memproduksi pandangan politik. Bukan politik kebangsaan yang diproduksi, melainkan politik kebencian yang menunggangi agama. Jika kita melakukan kunjungan singkat di beberapa masjid di ibukota Jakarta, akan terlihat bagaimana politisasi tema-tema khotbah yang didesain untuk membentuk persepsi publik. Tidak jarang, narasi kebencian yang tampil di panggung agama ini menimbulkan ketidaknyamanan.
 
Meringkus Kebhinekaan
 
Setelah komodifikasi isu-isu dan simbol keagamaan, yang kemudian berlangsung adalah komodifikasi kebencian dengan menggunakan isu etnis. Pembenturan antaretnis merupakan langkah picik sekaligus sadis untuk merusak fondasi kebhinekaan bangsa ini. Jika selama ini founding fathers bangsa Indonesia, membangun persatuan dengan kesadaraan perbedaan-kebhinekaan dari etnis, agama, dan adat, maka inilah identitas bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Kebhinekaan menjadi kesadaran untuk merawat persaudaraan dan kesatuan.
 
Namun demikian, jika ada kelompok politik dan (calon) pemimpin yang menggunakan kebhinekaan sebagai piranti untuk memecah belah bangsa, maka inilah politik kebencian yang berbahaya. Jika pemimpin melupakan prinsip-prinsip kebhinekaan dan hanya mengejar persatuan dengan keseragamaan, maka dampak panjang yang timbul hanyalah politik diskriminasi.
Prinsip-prinsip kebhinekaan telah diringkus oleh kepentingan politik yang menggunakan jubah agama. Narasi kebhinekaan ditikam oleh gerakan Islamisme yang mengambil manfaat dari sentimen agama seraya memompa kebencian dari kelompok-kelompok lintas agama. Kita telah menyaksikan, betapa Islam dan non-Islam telah demikian mengeras dan meruncing perbedaannya, dari yang sebelumnya sebagai saudara dalam ikatan bangsa Indonesia.
 
Gerakan Islamisme yang mengomodifikasi agama harus dilawan dengan gerakan keislaman—dan keagamaan—yang berprinsip menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembenturan antara agama dan bangsa, antara Islam dan keindonesiaan, harus dihindari dengan pembalikan wacana yang menyelaraskan Islam dan kebangsaan, agama dan keindonesiaan kita.
 
Islamisme, menurut analisis Bassam Tibi, cenderung menggunakan agama sebagai kendaraan politik. Dalam karyanya, Islam and Islamism (diterjemahkan menjadi “Islam dan Islamisme”, Mizan 2016), Tibi mengungkap bahwa gerakan Islam politik secara eksplisit berusaha memperluas ajarannya ke seluruh dunia. Islamisme, mengubah universalisme Islam menjadi internasionalisme politik yang berusaha menggantikan tataran sekuler yang ada dari negara-negara berdaulat dengan satu Islam. Pada tahapan selanjutnya, internasionalisme Islamis menawarkan ummah bentukan (invented ummah).
 
Jika Islam dipahami sebagai ajaran dan nilai-nilai, maka Islamisme lebih pada gerakan politik menggunakan jubah agama. Jika selama ini nilai-nilai Islam dipraktikkan sebagai kekhusyukan dalam keimanan, Islamisme bergelora untuk menjungkalkan tatanan politik negara seraya menggantinya dengan sistem pemerintahan yang baru. Meski, secara detail, sistem politik keislaman yang dikejar kelompok Islamis belum sepenuhnya dipahami, namun mereka tetap bergerak untuk merangsek ke lingkaran politik dan membangun kekuatan massa.
 
Islamisme di Era Post-Truth
Bangsa Indonesia sedang dalam ujian kontestasi politik yang mewartakan kebencian. Inilah ujian panjang bagi warga negeri ini, dalam kapasitasnya sebagai bangsa besar yang majemuk dan memiliki fondasi kukuh berupa Pancasila. Nilai-nilai keindonesiaan, keadilan, kesetaraan, kebangsaan, dan kemanusiaan yang tumbuh dari kesadaran berbangsa, berakar dari pemahaman yang menyeluruh atas prinsip Pancasila. Namun demikian, prinsip-prinsip ini terus mendapat ujian di era pasca-kepercayaan ini.
 
Menurut William Davies, kolumnis The New York Times, kita masuk pada zaman politik pasca-kepercayaan (an age of post-truth politics). Menurutnya, ketika dunia sudah terdominasi sedemikian kuatnya oleh pencitraan dari televisi maupun media-media yang dibangun dengan konstruksi iklan, realitas-realitas yang ada semakin hambar. Di dunia pasca-kepercayaan ini, populisme menjadi senjata utama yang berkolaborasi dengan strategi media sosial. Sementara itu, publik menginginkan informasi yang hendak dikonsumsi dengan menentukan sendiri media-media dan sumber yang dibaca. Di era ini, pemimpin-pemimpin yang populer menentukan alur wacana.
 
Populisme yang terbentuk oleh strategi kampanye masif di media—baik di media konvensional maupun media sosial berbasis digital—berusaha membangun persepsi publik. Nalar publik dibentuk dengan narasi, data, argumentasi yang dikonstruksi dengan pesan, nilai, dan ideologi yang telah terintegrasi dengan kepentingan politik. Inilah era pasca-kepercayaan yang menantang para pemimpin kita untuk terus mengaktulisasi gagasan dan gerakan.
 
Di era post-truth, dalam gelombang pasca-kepercayaan, yang dibutuhkan adalah verifikasi kepercayaan, ketajaman data, dan detail gagasan. Kebenaran di media digital bisa bergeser menjadi kebohongan jika tidak dikawal dengan nalar dan akal sehat. Pemimpin-pemimpin Islam di era ini sering terhempas pada pusaran fitnah dan berita-berita negatif yang direkayasa. Jika tidak memiliki argumentasi yang kuat dan sumber ilmu yang mengalir deras, maka akan ditelan oleh gelombang fitnah di media. Inilah urgensi memainkan arus isu yang berpihak pada publik. Sementara itu, pemimpin juga perlu melihat kehendak publik, tasharruful imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah (kebijakan pemimpin terhadap rakyat itu harus bertumpu pada kemaslahatan).
 
Mashlahah (kemaslahatan) inilah yang perlu menjadi standar target para pemimpin kita. Jangan sampai gelombang kebencian meringkus persatuan bangsa ini. Jangan sampai kebhinekaan kita diringkus oleh gerakan radikal. Jangan sampai ikatan persaudaraan sebagai bangsa dihancurkan oleh kepentingan politik yang menggunakan amunisi kebencian.